Dua Juta Lebih Pemilih Diduga Fiktif
* KPU Jatim Pilih No Comment
SURABAYA – Indikasi adanya penyelewengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tampaknya semakin nyata. Setidaknya, hal ini selaras dengan temuan dari Pemuda Pancasila yang menemukan 2 juta lebih pemilih dalam pilpres yang diduga fiktif.
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim melansir setidaknya ada 2.160.031 pemilih yang diduga fiktif. Penasehat Tim Investigasi PP Jatim, Sam Abede Pareno mengatakan temuan ini berdasarkan penelusuran panjang timnya sejak pemilihan gubernur (pilgub) usai digelar. ’’Kami bekerja siang malam dan berhasil mengidentifikasikan jutaan pemilih yang diduga fiktif,’’ katanya, Kamis (17/6).
Namun dalam penelusuran selama berbulan-bulan, baru 33 kabupaten/kota yang sudah berhasil diverifikasi data daftar pemilihnya. Yang paling banyak angka pemilih yang diduga fiktif adalah Kabupaten Jember sebanyak 424.878 orang. Menyusul kemudian, daerah Malang sebanyak 315.1423 orang dan Sampang sebanyak 212.362 orang. (lihat tabel)
Modus yang digunakan, kata Sam, hampir sama dengan yang dilakukan pada saat pemilihan gubernur atau pemilihan legislatif lalu. Yaitu pola Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, nama beda, TPS beda. Pola berikutnya NIK sama, nama sama, TPS beda. NIK sama, nama sama, TPS sama, nomor urut beda, dan NIK sama, nama beda, TPS beda dan nomor urut beda.
Dia mengingatkan bahwa DPT merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Jika KPU tidak lagi terbuka mengenai hal ini, maka banyak pihak akan mempertanyakan keadilan pelaksanaan pilpres. ’’Kalau di Jatim saja ditemukan 2 juta lebih, bisa saja di daerah lain seperti Jateng atau Jabar juga akan ditemukan data seperti,’’ tegasnya.
Salah satu contoh terjadi di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang mana telah ditemukan 17.498 pemilih diduga fiktif. Salah satu contoh adalah adanya nama Suriyatun dan Suminah yang memiliki NIK sama yaitu 3510105211510001. Nama ini tercantum di TPS 8 dan 13 Desa Sepanjang Banyuwangi.
Profesor di Unitomo itu mengatakan keputusan organisasinya untuk mengungkap semua data DPT fiktif tersebut tidak memiliki tendensi politik apapun. Ditegaskannya, hal ini merupakan bentuk keprihatinannya atas sikap KPU Jatim yang tetap tidak mau terbuka dan transparan soal daftar pemilih.
Mantan wartawan ini menegaskan data yang disampaikannya benar-benar valid dan pihaknya berani diadu data dengan yang dimiliki KPU Jatim. Kalaupun KPU Jatim tetap tidak mau peduli atas temuan ini, dia tidak mau ambil pusing. ’’Kami sudah sampaikan dan beberkan. Sekarang terserah KPU,’’ tuturnya.
Sementara itu, anggota KPU Jatim divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu Andry Dewanto Ahmad menolak untuk berkomentar. Padahal sebelumnya, dia yang paling getol menjelaskan mengenai protes yang dilayangkan partai-partai pengusung capres. ’’Saya no comment,’’ pungkasnya. (k2)
Rekap NIK Ganda Provinsi Jatim
1. Sampang 212.362
2. Sumenep 103.173
3. Pamekasan 33.085
4. Surabaya 30.836
5. Sidoarjo 25.756
6. Kab. Madiun 24.547
7. Pacitan 13.393
8. Banyuwangi 172.781
9. Kab. Blitar 28.408
10. Kab. Bojonegoro 69.277
11. Kab. Jember 424.878
12. Situbondo 78.038
13. Tuban 109.061
14. Bondowoso 39.069
15. Malang 315.123
16. Kota Malang 25.042
17. Kab. Pasuruan 63.061
18. Kab. Probolinggo 58.671
19. Kota Probolinggo 4.928
20. Kab. Gresik 15.265
21. Kota Batu 1.614
22. Kab. Mojokerto 11.070
23. Kab. Tulungagung 32.689
24. Kota Mojokerto 1.335
25. Kab.Kediri 140.015
26. Kota Madiun 7.853
27. Kab. Nganjuk 35.690
28. Kota Blitar 3.626
29. Kota Kediri 6.620
30. Kab Pasuruan 12.230
31. Kab. Trenggalek 21.265
32. Kab. Ngawi 14.723
33. Kab.Madiun 24.547
Sumber : Pemuda Pancasila Jatim.
* KPU Jatim Pilih No Comment
SURABAYA – Indikasi adanya penyelewengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tampaknya semakin nyata. Setidaknya, hal ini selaras dengan temuan dari Pemuda Pancasila yang menemukan 2 juta lebih pemilih dalam pilpres yang diduga fiktif.
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim melansir setidaknya ada 2.160.031 pemilih yang diduga fiktif. Penasehat Tim Investigasi PP Jatim, Sam Abede Pareno mengatakan temuan ini berdasarkan penelusuran panjang timnya sejak pemilihan gubernur (pilgub) usai digelar. ’’Kami bekerja siang malam dan berhasil mengidentifikasikan jutaan pemilih yang diduga fiktif,’’ katanya, Kamis (17/6).
Namun dalam penelusuran selama berbulan-bulan, baru 33 kabupaten/kota yang sudah berhasil diverifikasi data daftar pemilihnya. Yang paling banyak angka pemilih yang diduga fiktif adalah Kabupaten Jember sebanyak 424.878 orang. Menyusul kemudian, daerah Malang sebanyak 315.1423 orang dan Sampang sebanyak 212.362 orang. (lihat tabel)
Modus yang digunakan, kata Sam, hampir sama dengan yang dilakukan pada saat pemilihan gubernur atau pemilihan legislatif lalu. Yaitu pola Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, nama beda, TPS beda. Pola berikutnya NIK sama, nama sama, TPS beda. NIK sama, nama sama, TPS sama, nomor urut beda, dan NIK sama, nama beda, TPS beda dan nomor urut beda.
Dia mengingatkan bahwa DPT merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Jika KPU tidak lagi terbuka mengenai hal ini, maka banyak pihak akan mempertanyakan keadilan pelaksanaan pilpres. ’’Kalau di Jatim saja ditemukan 2 juta lebih, bisa saja di daerah lain seperti Jateng atau Jabar juga akan ditemukan data seperti,’’ tegasnya.
Salah satu contoh terjadi di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang mana telah ditemukan 17.498 pemilih diduga fiktif. Salah satu contoh adalah adanya nama Suriyatun dan Suminah yang memiliki NIK sama yaitu 3510105211510001. Nama ini tercantum di TPS 8 dan 13 Desa Sepanjang Banyuwangi.
Profesor di Unitomo itu mengatakan keputusan organisasinya untuk mengungkap semua data DPT fiktif tersebut tidak memiliki tendensi politik apapun. Ditegaskannya, hal ini merupakan bentuk keprihatinannya atas sikap KPU Jatim yang tetap tidak mau terbuka dan transparan soal daftar pemilih.
Mantan wartawan ini menegaskan data yang disampaikannya benar-benar valid dan pihaknya berani diadu data dengan yang dimiliki KPU Jatim. Kalaupun KPU Jatim tetap tidak mau peduli atas temuan ini, dia tidak mau ambil pusing. ’’Kami sudah sampaikan dan beberkan. Sekarang terserah KPU,’’ tuturnya.
Sementara itu, anggota KPU Jatim divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu Andry Dewanto Ahmad menolak untuk berkomentar. Padahal sebelumnya, dia yang paling getol menjelaskan mengenai protes yang dilayangkan partai-partai pengusung capres. ’’Saya no comment,’’ pungkasnya. (k2)
Rekap NIK Ganda Provinsi Jatim
1. Sampang 212.362
2. Sumenep 103.173
3. Pamekasan 33.085
4. Surabaya 30.836
5. Sidoarjo 25.756
6. Kab. Madiun 24.547
7. Pacitan 13.393
8. Banyuwangi 172.781
9. Kab. Blitar 28.408
10. Kab. Bojonegoro 69.277
11. Kab. Jember 424.878
12. Situbondo 78.038
13. Tuban 109.061
14. Bondowoso 39.069
15. Malang 315.123
16. Kota Malang 25.042
17. Kab. Pasuruan 63.061
18. Kab. Probolinggo 58.671
19. Kota Probolinggo 4.928
20. Kab. Gresik 15.265
21. Kota Batu 1.614
22. Kab. Mojokerto 11.070
23. Kab. Tulungagung 32.689
24. Kota Mojokerto 1.335
25. Kab.Kediri 140.015
26. Kota Madiun 7.853
27. Kab. Nganjuk 35.690
28. Kota Blitar 3.626
29. Kota Kediri 6.620
30. Kab Pasuruan 12.230
31. Kab. Trenggalek 21.265
32. Kab. Ngawi 14.723
33. Kab.Madiun 24.547
Sumber : Pemuda Pancasila Jatim.
Comments